Friday, 28 February 2014

Tata Cara Pengajukan Gugatan Perceraian oleh Istri di Pengadilan Agama

Bila Anda (pihak Istri) merasa bahwa perkawinan Anda tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan Gugatan Perceraian. Bagi yang beragama Islam, gugatan ini dapat diajukan di Pengadilan Agama (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

1. Dimana Gugatan Diajukan?
Bila anda yang mengajukan gugatan perceraian, berarti anda adalah pihak Penggugat dan suami adalah Tergugat. Untuk mengajukan gugatan perceraian, anda atau kuasa hukum anda (bila anda menggunakan kuasa hukum) mendatangi Pengadilan Agama (PA) di wilayah tempat tinggal anda. Bila anda tinggal di Luar Negeri, gugatan diajukan di PA wilayah tempat tinggal suami. Bila anda dan suami anda tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat anda berdua menikah dulu, atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 UU No 7/89 tentang Peradilan Agama)

2. Alasan dalam Gugatan Perceraian
Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian anda di Pengadilan Agama antara lain:
a. Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya;
b. Suami meninggalkan anda selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada ijin atau alasan yang jelas dan benar, artinya: suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan anda;
c. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
d. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya anda;
e. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya;
f.  Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
g. Suami melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat ijab-kabul;
h. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidaakharmonisan dalam keluarga.
(Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 PP No 9 tahun 1975)
3. Saksi dan Bukti
Anda atau kuasa hukum anda wajib membuktikan di pengadilan kebenaran dari alasan-alasan tersebut dengan:
  1. Salinan Putusan Pengadilan, jika alasan yang dipakai adalah suami mendapat hukuman 5 (lima tahun) atau lebih (pasal 74 UU No. 7/1989 jo KHI pasal 135).
  2. Bukti hasil pemeriksaan dokter atas perintah dari pengadilan, bila alasan Anda adalah suami mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tak mampu memenuhi kewajibannya (pasal 75 UU 7/1989)
  3. Keterangan dari saksi-saksi, baik yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat yang mengetahui terjadinya pertengkaran antara anda dengan suami anda (pasal 76 UU 7/1989 jo pasal 134 KHI).
4. Surat-surat yang Harus Anda siapkan
  • Surat Nikah asli
  • Foto kopi Surat Nikah 2 (dua) lembar, masing-masing dibubuhi materai, kemudian dilegalisir
  • Foto kopi Akte Kelahiran anak-anak (bila punya anak), dibubuhi materai, juga dilegalisir
  • Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru Penggugat (istri)
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan terhadap harta bersama, maka perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikannya seperti sertifikat tanah (bila atas nama penggugat/pemohon), BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)/STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor, kwitansi, surat jual-beli, dll.
Untuk itu, sangat penting untuk menyimpan surat-surat berharga yang anda miliki dalam tempat yang aman.
5. Isi Surat Gugatan
  1. Identitas para pihak (Penggugat/Tergugat) atau persona standi in judicio, terdiri dari nama suami dan istri (beserta bin/binti), umur, tempat tinggal, hal ini diatur dalam pasal 67 (a) UU No. 7/1989. Identitas para pihak ini juga disertai dengan informasi tentang agama, pekerjaan dan status kewarganegaraan
  2. Posita (dasar atau alasan gugat), disebut juga Fundamentum Petendi, berisi keterangan berupa kronologis (urutan peristiwa) sejak mulai perkawinan anda dengan suami anda dilangsungkan, peristiwa hukum yang ada (misalnya: lahirnya anak-anak), hingga munculnya ketidakcocokan antara anda dan suami yang mendorong terjadinya perceraian, dengan alasan-alasan yang diajukan dan uraiannya yang kemudian menjadi dasar tuntutan (petitum). Contoh posita misalnya:
  • Bahwa pada tanggal…telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat di…
  • Bahwa dari perkawinan itu telah lahir …(jumlah) anak bernama…, lahir di…pada tanggal…
  • Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat sering sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut…
  • Bahwa berdasarkan alasan di atas cukup bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian…dst
  1. Petitum (tuntutan hukum), yaitu tuntutan yang diminta oleh Istri sebagai Penggugat agar dikabulkan oleh hakim (pasal 31 PP No 9/1975, Pasal 130 HIR).
Bentuk tuntutan itu misalnya:
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat …sah putus karena perceraian sejak dijatuhkannya putusan oleh hakim;
  3. Menyatakan pihak penggugat berhak atas hak pemeliharaan anak dan berhak atas nafkah dari tergugat terhitung sejak tanggal…sebesar Rp….per bulan sampai penggugat menikah lagi;
  4. Mewajibkan pihak tergugat membayar biaya pemeliharaan (jika anak belum dewasa) terhitung sejak….sebesar Rp….per bulan sampai anak mandiri/dewasa;
  5. Menyatakan bahwa harta berupa….yang merupakan harta bersama (gono-gini) menjadi hak penggugat…
  6. Menghukum penggugat membayar biaya perkara…dst

6. Gugatan Provisional (pasal 77 dan 78 UU No.7/89)
Sebelum putusan akhir dijatuhkan hakim, dapat diajukan pula gugatan provisional di Pengadilan Agama untuk masalah yang perlu kepastian segera, misalnya:
  1. Memberikan ijin kepada istri untuk tinggal terpisah dengan suami.
  2. Ijin dapat diberikan untuk mencegah bahaya yang mungkin timbul jika suami-istri yang bertikai tinggal serumah.
  3. Menentukan biaya hidup/nafkah bagi istri dan anak-anak yang seharusnya diberikan oleh suami;
  4. Menentukan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
  5. Menentukan hal-hal yang perlu bagi terpeliharanya barang-barang yang menjadi harta bersama (gono-gini) atau barang-barang yang merupakan harta bawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan dahulu.
Semoga bermanfaat !!!

HUKUM PERBANKAN

BAB VIII


Latar Belakang
Analisis situasi
Pentingnya BAB VIII untuk dibahas karena, materi dalam bab ini membahas mengenai Hukum Perbankan. Dalam mempelajari bisnis sangat akan lebih baik jika kita mengetahui Bank terlebih dahulu agar sedikit tidaknya kita menjadi tau apa itu bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf  hidup rakyat banyak. Maka dari itu setidaknya kita harus mengetahui:
  1. pengertian bank,
  2. macam-macam bank,
  3. tugas/usaha bank,
  4. pendirian bank, dan
  5. hukum perbankan.
Dengan adanya makalah ini sedikit tidaknya dapat memberikan sedikit pengetahuan mengenai hukum perbankan.


8.1       KOMPETENSI DASAR
Mahasiswa mampu memahami Hukum Perbankan
8.2       INDIKATOR PENCAPAIAN
8.2.1    Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian bank
8.2.2    Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam bank
8.2.3    Mahasiswa mampu menjelaskan tugas/usaha bank
8.2.4    Mahasiswa mampu menjelaskan pendirian bank
8.2.5    Mahasiswa mampu menjelaskan hukum perbankan



8.3     URAIAN MATERI
8.3.1  Pengertian Bank
Menurut Kasmir,SE.,MM,Pemasaran Bank 2005;8-9.
Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf  hidup rakyat banyak.

Menurut Drs. C.S.T. Kanasil, SH, Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang indonesia 1996;4.
Bank ialah semua badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasanya jika terdapat permintaan atau penawaran akan kredit.

Pengertian bank pada awal di kenalnya adalah meja tempat menukar uang. Lalu pengertian berkembang penyimpan uang dan seterusnya. Pengertian ini tidaklah salah, karena pengertian pada saat itu sesuai dengan kegiatan bank pada saat itu. Namun semakin modernnya perkembangnya dunia perbankan, maka pengertian bank pun berubah pula.
Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

8.3.2  Macam-macam Bank
Menurut Drs. C.S.T. Kanasil, SH,Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia 1996;26.
Menurut fungsinya bank dibedakan dalam (pasal 3):
  1. bank sentral ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945, dan yang selanjutnya diatur dengan undang-undang tersendiri(Undang-undang No. 13 Tahun 1968),
  2. bank umum ialah bank yang dalam pengumpulan danaya terutama meneima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek,
  3. bank tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan danaya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga,dan
  4. bank pembangunan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan. Apabila bank Pembangunan menerima simpanan giro, maka penggunaanya dilakukan menurut bimbingan Bank Indonesia.

Menurut Kasmir,SE.,MM,Pemasaran Bank 2005;18-24.
Di Indonesia saat ini terdapat beberapa macam perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Macam bank sebelum keluar Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nonor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalyrkan dana tidak berbeda satu sama lainnya. Bahkan bertambah padat dan berkembang.
Perbedaaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikannya perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya.
Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masayarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan.
  1. Dilihat dari Segi Fungsinya
Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:
  1. Bank Umum
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakn kegiatan usaha secara konvensial atau berdasarkan prinsip syariah.

  1. Dilihat dari Segi Kepemilikannya
  2. bank milik pemerintah
Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank milik pemerintah Indonesia dewasa ini, antara lain:
-       Bank Negara Indonesia 46 (BNI),
-       Bank Rakyat Indonesia (BRI),
-       Bank Tabungan Negara (BTN), dan
-       Bank Mandiri.
Di samping itu, terdapat pula Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Contoh BPD yang ada dewasa ini adalah:
-       BPD DKI Jakarta,
-       BPD Jawa Barat,
-       BPD Jawa Tengah,
-       BPD DI. Yogyakarta,
-       BPD Riau,
-       BPD Sumsel,
-       BPD Jawa Timur,
-       BPD Sulawesi Selatan,
-       BPD Bali,
-       BPD Nusa Tenggara Barat,
-       BPD Papua, dan
-       BPD lainnya.

  1. bank milik swasta nasional
Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Hal ini dapat diketahui dari akte pendiriannya didirikan oleh swasta sepenuhnya, begitu pula dengan pembagian keuntungannya swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional, antara lain:
-       Bank Bumi Putra,
-       Bank Central Asia,
-       Bank Danamon,
-       Bank Internasional Indonesia,
-       Bank Lippo,
-       Bank Mega,
-       Bank Muamalat,
-       Bank Niaga,
-       Bank Permata, dan
-       Bank swata lainnya.

  1. bank milik koperasi
Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank macam ini adalah Bank Umum Koperesi Indonesia (Bank Bukopin).

  1. bank milik asing
Bank milik asing merupakan bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak asing (luar negeri) di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing antara lain:
-          ABN AMRO bank,
-          American Express Bank,
-          Bank of Amerika,
-          Bank of Tokyo,
-          Bangkok Bank,
-          City Bank,
-          Chase Manhattan,
-          Deutsche Bank,
-          European Asian Bank,
-          Hong Kong Bank, dan
-          Standard Chartered bank.

  1. bank milik campuran
Bank milik campuran merukan bank yang sahamnya dimiliki oleh 2 belah pihak yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya, kepemilkikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak saing, dan pihak swasta nasional. Komposisi kepemilkikan saham secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:
-          Bank Finconesia,
-          Bank Merincorp,
-          Bank PDFCI,
-          Bank Sakura Swadarma,
-          Ing Bank,
-          Mitsubishi Buana Bank,
-          Paribas BBD Indonesia,
-          Sumitomo Niaga Bank, dan
-          Sanwa Indonesia Bank.

  1. Dilihat dari Segi Status
Macam bank yang ketiga adalah dilihat dari segi status bank tersebut. Artinya, macam ini dilihat dari segi kemampuannya melayani mayarakat, terutama bank umum. Pembagian macam ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.
Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula.
Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:
  1. Bank devisa
Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Contoh transaksi ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travelers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit (L/C) dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan umtuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
  1. Bank nondevisa
Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi sperti halnya bank devisa. Jadi, bank nondevisa merupakan kebalikan dari bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara (dalam negeri).
  1. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga
Dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli saat ini bank terbagi ke dalam 2 kelompok besar. Di Indonesia pada mulanya hanya ada satu kelompok, namun namun hadirnya bank syariah sejak tahun 1990-an macam jika dilihat dari segi atau caranya dalam menerukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok, yaitu:
  1. bank yang berdasarkan konvensional (Barat)
Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh colonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menetukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:
-          menetapkan bunga sebagai harga, untukproduk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penetuan harga ini dikenal dengan istilah spread based.
-          untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. System pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.
  1. bank yang berdasrkan Prinsip Syariah (Islam)
Bank berdasarkan Prinsip Syariah belum lama berkembang di Indonesia, namun sudah menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan sejak hadirnya bank syariah saat ini yang berjumlah sekitar empat ratusan lebih kantornya. Keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan bunga bank konvensional tahun 2003 lalu memperkuat kedudukan bank syariah. Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan Prinsip Konvensional. Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dan atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank berdasrkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:
  1. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabhah),
  2. pembiayaan berdasrkan prinsip penyertaan modal (musharakah),
  3. prinsip jual meli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah),
  4. pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa modal (ijarah), dan
  5. atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

8.3.3    Tugas/usaha Bank
A.   Tugas Bank Indonesia
Berikut ini akan diuraikan garis-garis besar dari masing-masing tugas bank indonesia seperti yang tertuang dalam undang-undang no 23 tahun 1999.
1)        Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang:
2)        Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
3)        Mengatur dan Mengawasi Bank

B.  Lapangan Usaha Bank Umum
Lapangan usaha bank umum harus disesuaikan dengan ketentuan yang secara terinci adalah sebagai berikut:
  1. memindahkan uang baik melalui pemberitahuan telegram maupun dengan surat ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk antara sesama kantor,
  2. menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, menjalankan perintah untuk memindahkan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga,
  3. mendiskonto surat wesel, kertas pembendaharaan atas negara, dan jenis-jenis surat berharga lainnya,
  4. memberi kredit, terutama dalam tanggungan efek, hasil bumi, barang dan juga tanggungan dokumen pengangkutan dan dokumen penyimpangan yang mewakili barang tersebut serta memberi kredit jangka menengah dan panjang untuk bidang produksi, sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
  5. memberikan jaminan bank dengan tanggungan yang cukup, dan
  6. menjalankan usaha-usaha lain yang lazim dilakukan oleh bank.


8.3.4 Pendirian Bank
Menurut Kasmir,SE.,MM,Pemasaran Bank 2005;25-26
Setiap perusahaan yang akan menjalankan usahanya di suatu negara atau suatu wilayah haruslah terlebih dulu memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Perolehan izin terkadang tidaklah mudah, karena biasanya suatu izin usaha yang dikeluarkan perlu memenuhi berbagai persyaratan. Izin suatu usaha perlu diberikan agar perusahaan yang hendak didirikan atau dijalankan nantinya tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
Demikinan pula halnya untuk melakukan pendirian suatu bank, juga perlu mendapat izin dari instansi yang terkait. Bagi perbankan di Indonesia sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Artinya, jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang baru maka diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan Bnak Indonesia. Bank Indonesia mempelajari permohonan tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Izin pendirian Bank Umum dan BPR biasanya diberikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Untuk memperoleh izin usaha bank, persyaratan yang wajib dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sekurang-kurangnya adalah:
  1. susunan organisasi dan kepengurusnanya,
  2. permodalan,
  3. kepemilikan,
  4. keahlian di bidang perbankan, dan
  5. kelayakan rencana kerja.
Semua persyaratan dan tata cara perizinan bank di atas ditetapkan oleh Bank Indonesia
Di samping izin yang telah diajukan, maka pemohon dapat memilih bentuk badan hukum yang diinginkan dan yang telah ditentukan. Pemilihan bentuk badan hukum ini tergantung dari jenis bank yang dipilihnya, apakah bank umum atau BPR. Masing-masing bentuk badan hukum mempunyai kelebihan dan kekuranganya.


8.3.5 Hukum Per Bankan
  1. Pengertian Hukum Perbankan
Menurut Drs. C.S.T. Kansil, SH,Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia 1996; 3-4
Secara terminologi ″bank″ berasal dari bahasa Itali ″banca″ yang berarti bence yaitu
suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan pihak banker Itali yang
memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku di halaman pasar.
Khusus dalam tugas peminjaman uang terutama dilakukan oleh orang-orang yahudi kemudian diikuti oleh orang-orang Itali yang berasal dari Lombardia; itulah sebabnya dalam dunia perbankan banyak dikenal istilah-istilah dalam bahasa Italia:
  1. di Genoa pada abad ke-12 para penukar uang disebut Bancherri: istilahbancherri berhubungan dengan perkataan banco (=meja), tempat untuk melakukan tukar-menukar uang;
  2. di Genoa pada tahun 1407 didirikan Casa di San Giorgio, salah satu Bank tertua yang terkenal;
  3. di Venetia pada tahun 1578 didirikan Banco di Rialto;
  4. di Milan pada tahun 1593 didirikan Banco di Ambrogio; dan
  5. di Belanda didirikan Amsterdamsche wisselbank (1609), danHamburgbank (1619) di Jerman.
Berhubunagan dengan tugas-tugas Bank tersebut itulah maka terdapat beberapa perumusan mengenai Bank:
  1. Mac Leod                         : bank is a shop for the sale of credit
(“bank adalah suatu perusahaan kredit”).
  1. Hawtrey                           : bankers are merely dealers in credit.
  2. G.M. Verrijn Stuart          : “bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan akan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri dan dengan uang yang diperolehnya dari orang lain untuk maksud itu, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pertukaran baru berupa uang giral.”
Hukum yang mengatur masalah perbankan adalah hukum perbankan. Sedangkan menurut Drs. Muhammad Djumhana, S.H pengertian hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

  1. Dasar-dasar Hukum Perbankan di Indonesia
  2. Peraturan Perbankan tahun 1967
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45) pasal 23di tegaskan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang (ayat 3) dan mengenai hal keuangan negara selanjutnya diatur juga dengan Undang-undang (ayat 4).
Hal tersebut kemudian ditegaskan pula dalam penjelasan UUD 1945, penetapan dengan undang-undang macam dan harga mata uang adalah penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat.uang terutama ialah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual-beli dalam masyarakat.

  1. Peraturan kembali Tata Tertib Perbankan di Indonesia
Sesuai dengan jiwa dan makna Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara No. XXIII/MPRS/1966, maka usaha untuk menuju ke arah perbaikan rakyat, adalah peilaian kembali semua landasan kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan, dengan maksud untuk memperoleh keseimbangan yang tepat antara upaya yang diusahakan dan tujuan yang hendak dicapai, yakni masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.
Pengaturan tata perbankan dilandaskan pada hal-hal seperti berikut:
a)        tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan pimpinan dalam mengatur seluruh perubahan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan moneter pemerintah di bidang perbankan,
b)        memobilisasikan dan mengembangkan seluruh potensi nasional yang bergerak dibidang perbankan berdasarkan asas-asas demokrasi ekonomi, dan
c)        membimbing dan memanfaatkan segala potensi tersebut huruf b penting bagi kepentingan perbaikan ekonomi rakyat.

  1. Pengertian Beberapa Istilah dalam Bidang Perbankan Menurut Undang-Undang No 14/1967.
Sebelum membicarakan pokok undang-undang Perbankan di Indonesia, maka perlulah diketahui pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam UU NO 14/1967, yang di antaranya adalah sebagai berikut (pasal 1):
  1. ″bank″ adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang,
  2. ″lembaga Keuangan″ adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dan menyalurkannya ke dalam masyarakat,
  3. ″kredit″ adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan,
  4. ″kredit jangka pendek″ adalah kredit yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun,
″kredit jangka menengah″ adalah kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman tersebut di atas, dan
″kredit jangka panjang″ adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.
  1. ″giro″ adalah simpanan dari pihak ke tiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan,
  2. ″deposito″ adalah simpanan dari piak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ke tiga dan bank yang bersangkutan, dan
  3. ″tabungan″ adalah simpanan dari pihak ke tiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

  1. Kehati-hatian Bank (prudential banking)
Kehadiran bank di negara manapun, baik negara maju maupun negara berkembang selalu memiliki andil yang sangat besar dalam proses pembangunan bangsanya. Demikian halnya dengan kiprah perbankan di Indonesia. Pemerintah semakin kukuh untuk menjadikan perbankan sebagai salah satu aspek/instrument kebijakan ekonomi nasional. Tepatlah apabila pembentukan undang-undang perbankan tahun 1992 merumuskan tujuan perbankan Indonesia. “perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arahpeningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.
Fungsi utama bank Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Mengalirnya dana masyarakat kepada bank sebagai akibat tawaran fasilitas yang menarik dari pihak bank yang berupa tingginya suku bunga, baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito ternyata berdampak pada diberikannya kemudahan-kemudahan dalam menyalurkan/memberikan kredit kepada masyarakat pengguna jasa bank.
Tampaknya pihak bank saling berlomba untuk membuka lebar-lebar kreditnya dalam rangka mengembalikan dana (kredit) kepada masyarakat. Kemudahan fasilitas serta persyaratan yang ditawarkan bank tanpa diimbangi dengan analisa secara akuratmengenai kondisi debitur pada akhirnya menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi kehidupan bank itu sendiri, yaitu bermunculannya kredit bermasalah.
Mengenai pengertian kredit bermasalah, sebagaimana dijelaskan bank Indonesia dalam surat edarannya No. 26/4/BPPP, tertanggal 29 Mei 1993 penghapusan aktiva produktif, bahwa menurut kolektibilitasnya kredit dikelompokan kedalam 4 kelompok, yaitu kredit lancar, kredit kurang lancer, kredit diragukan, dan kredit macet.
Apabila setelah ditelaah secara seksama, disamping faktor-faktor yang  bersifat eksternal, maraknya kredit bermasalah juga disebabkan oleh beberapa faktor internal bank sendiri. Faktor-faktor internal tersebut antara lain adalah:
  1. kurang tajamnya analisa permohonan kredit, menyebabkan bank tidak mampu menyimpulkan apakah usaha calon debitur layak atau tidakdibiayai dengan kredit,
  2. sistem pengawasan dan administrasi bank yang kurang baik. Tidak dilakukannya sistem pengawasan dan administrasi yang tertib akan menyebabkan manajemen tidak dapat memantau penggunaan kreditdan perkembangan usaha debitur serta portofolio perkreditan secara keseluruhan. Dengan demikian manajemen tidak dapat melakukan tindakan secara cepat dan tepat apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan,
  3. campur tangan pemilik bank secara berlebihan dalam pemberian kredit, sehingga kebijaksanaan perkreditan bank cenderung menyimpang dari asas perkreditan yang sehat,
  4. pengikatan jaminan yang kurang sempurna, dapat menyebabkan sulitnya penyelesaian kredit macet.
Dalam usaha mendapatkan kredit, seorang calon debitur harus melalui tahap-tahap tertentu. Tahap-tahap yang harus dilalui itu adalah:
  1. tahap pengajuan permohonan dan persiapan kredit (credit application and credit preparation),
  2. tahap penilaian dan pemeriksaan (credit evaluation and credit investigation),
  3. tahap analisis kredit (credit analysis),
  4. tahap keputusan kredit (creditdecision),
  5. tahap pelaksanaan dan admnistrasi kredit (credit realization and credit administration),
  6. tahap pengawasan.
Pada tahap pengajuan permohonan ini, calon debitur melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan oleh bank. Pengajuan permomonan calon debitur dapat berupa permohonan kredit baru, perpanjangan kredit, perubahan fasilitas kredit yang sedang berjalan dan lain-lain.
Pada tahap penilaian dan pemeriksaan, bank melakukan pemeriksaan ketempat usaha atau jaminan untuk menilai kebenaran data dan informasi yang diberikan oleh calon debitur. Penilaian bank akan berdasarkan pada faktor -faktor: watak, jaminan, modal, kemampuan, dan kondisi ekonomi.
Pedoman lain yang dapat digunakan adalah personality, purpose, payment danprospect atau yang biasa disebut dengan formula 4P. formula 4P dapat dijabarkan secara ringkas sebagai berikut:
  1. personality, adalah kepribadian dari calon debitur. Pihak bank harus mencari data tentang kepribadian calon debiturnya, misalnyatentang riwayat hidupnya, pengalaman usahanya, pergaulan dalam masyarakat dan lain-lain,
  2. prospect, adalah masa depan dari usaha calon debitur. Artinya adalah bahwa pihak bank harus dapat secara cermat dalam melakukan analisis untuk menentukan menilai apakah usaha yang akan diberikan kredit itu mempunyai masa depan yang cerah atau tidak, baik ditinjau dari segi keuangan perusahaan maupunndari segi perkembangan ekonomi,
  3. purpose, adalah maksud atau tujuan peminjaman kredit oleh perusahaan. Dalam hal ini pihak bank harus dapat menilai apakah tujuan peminjaman kredit ini untuk mengembangkan perusahaan ataukah untuk kepentingan konsumtif,dan
  4. payment, adalah pembayaran dari debiturnya. Artinya adalah bahwa pihak bank harus mengetahui kemampuan calon debiturnyauntuk mengembalikan kreditnya baik dilihat dari jangka waktunya, maupun dari segi besarnya jumlah angsuran.
Pedoman lain yang umum digunakan oleh bank untuk menilai kelayakan seorang calon debitur adalah criteria yang menggunakan the five Cs of credit analysis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1)        character, adalah kepribadian dari calon debitur,
2)        capacity, adalah kemampuan calon debitur untuk mengendalikan, mengetur dan menguasai bidang usahanya serta kesungguhan untuk melihat perspektif masa depan usahanya. Dengan demikian diharapkan calon debitur dapat membayar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,
3)        capital, adalah segi permodalan yang dimiliki oleh calon debiturnya. Pihak bank harus melihat segipermodalan yang dimiliki oleh calon debiturnya, segi permodalan ini dilihat dari segi besarnya dan segi distribusi modal yang ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat bergerak secara efektif,dan
4)        collateral, adalah barang-barang yang dapat digunakan sebagai jaminan. Merupakan kekayaan debitur yang dapat digunakan sebagai jaminan guna pelunasan di kemudian hari apabila penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Fungsi agunan ini adalah apabila kredit tidak dapat dibayarkan kembali, maka agunan ini dapat dijual oleh pihak bank.
Di dalam memilih jaminan untuk dalam rangka memberikan kredit, biasanya pihak perbankan akan memilih jaminan yang paling aman dan baik yaitu:
a)      secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan, baik baik kepemilikannya maupun dokumen jaminan tersebut,
b)      tidak melemahkan potensi dan posisi pencari kredit untuk meneruskan usahanya, dan
c)      memberikan kepastian kepada pemberi kredit bahwa agunan atau jaminan mudah disita dan diuangkan untuk melunasi utangnya.

8.4  KESIMPULAN
Dari kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa;
Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.
Macam-macam bank:
1. dilihat dari Segi fungsinya,
2. dilihat dari segi kepemilikannya,
3. dilihat dari segi status,
4. dilihat dari segi cara menentukan harga,

8.5 SOAL –SOAL
8.5.1 Pertanyaan Objektif :
1. Yang termasuk jenis perbankan berdasarkan fungsinya adalah?
  1. Bank Umum.
  2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
  3. Bank Central Asia
  4. a dan b benar.
2. Contoh-contoh bank :
1. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
2. Bank Bumi Putra
3. Bank Central Asia
4. Bank Tabungan Negara (BTN)
yang termasuk contoh bank-bank milik pemerintah Indonesia?
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 1 dan 4
d. 3 dan 4
3. Jenis bank dilihat dari segi status adalah?
a. Bank devisa
b. Bank PDFCI
c. Sumitomo Niaga Bank
d. Bank of Tokyo
4. Bank milik asing merupakan bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak asing (luar-
negeri) di Indonesia. Contoh bank asing di bawah kecuali?
a. Bank of Amerika
b. Bank of Tokyo
c. Bank Niaga
d. Bangkok Bank
5. Menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank berdasrkan Prinsip Syariah adalah?
a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
b. Pembiayaan berdasrkan prinsip penyertaan modal
c. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa modal.
d. a, b, dan c benar
6. Yang termasuk fungsi bank kecuali?
a. tempat menukar uang
b. tempat menabung
c. tempat meminjam uang
d. tempat melakukan transaksi
7. Tujuan dari bank sentral adalah?
a. tempat menukar uang
b. tempat proses terjadinya transaksi antar masyarakat
c. tempat pelayanan jasa-jasa
d. kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran
8. Tugas Bank Indonesia di Bidang Hubungan Keuangan dengan Pemerintah adalah?
a. Bertindak sebagai Pemegang Kas Pemerintah
b. Memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan
c. Mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit
d. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah
9. Lapangan usaha bank umum harus disesuaikan dengan ketentuan yang secara terinci
adalah sebagai berikut, kecuali?
a. Menerima simpanan terutama dalam bentuk giro dan deposito
b. Memberi kredit terutama kredit jangka pendek dengan tanggungan efek, hasil bumi,
barang
c. Memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun surat
d. Memberi bantuan terhadap usaha Negara dalam rangka pelaksanaan politik agrarian
10. Berapa banyak persyaratan izin pendirian bank menurut Undang-undang No 10 tahun
1998?
a. 3 syarat
b. 5 syarat
c. 10 syarat
d. 25 syarat

8.5.2 Pertanyaan Esay:
  1. Apakah yang di maksud dengan hukum perbankan?
  2. Jelaskan pengertian bank menurut UU RI NO 10 tahun 1998?
  3. Apakah yang di maksud dengan bank umum?
  4. Jelaskan ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi beroperasinya bank berdasarkan syariah?
  5. Untuk mendapatkan izin pendirian Bank Umum dan BPR apakah syarat yang wajib dilaksanakan?

Jawaban Objektif :

  1. a
  2. c
  3. a
  4. c
  5. d
  6. a
  7. a
  8. a
  9. d
  10. b


Jawaban Esay :
  1. Pengertian hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.
  2. 2.    Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “ badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
  3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kehiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.
  4.  Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan Prinsip Konvensional. Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dan atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.
  5. Izin pendirian Bank Umum dan BPR biasanya diberikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Untuk memperoleh izin usaha bank, persyaratan yang wajib dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sekurang-kurangnya adalah:
1. Susunan Organisasi dan kepengurusnanya
2. Permodalan
3. Kepemilikan
4. Keahlian di bidang Perbankan
5. Kelayakan Rencana Kerja


DAFTAR PUSTAKA


Kasmir, Manajemen Keuangan PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2000.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, penerbit PT RajaGrafindo Persada, edisi ke enam tahun 2003.
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan , Intermedia 1995.
Kanasil,C.S.T., Drs, SH, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,1993.

Saturday, 17 December 2011

Prosedur Menjadi Advokat Sejak PKPA Hingga Pengangkatan

Tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi advokat:
1.      Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (“PKPA”);
2.      Mengikuti Ujian Profesi Advokat (“UPA”);
3.      Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat;
4.      Pengangkatan dan Sumpah Advokat.
 
I.             PKPA
PKPA dilaksanakan oleh organisasi advokat. Yang dapat mengikuti PKPA adalah sarjana yang berlatar belakang/lulusan (lihat penjelasan Pasal 2 ayat [1] UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat):
1.      Fakultas Hukum;
2.      Fakultas Syariah;
3.      Perguruan Tinggi Hukum Militer; atau
4.      Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
 
Persyaratan calon peserta PKPA (lihat Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat):
a.      Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;
b.      Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan yang telah dilegalisir;
c.         Menyerahkan 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran 4x6;
d.      Membayar biaya yang telah ditetapkan untuk mengikuti PKPA, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran;
e.      Mematuhi tata tertib belajar;
f.   Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh sesi PKPA.
 
Sertifikat PKPA
Apabila peserta telah mengikuti PKPA sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka yang bersangkutan akan diberikan sertifikat oleh penyelenggara PKPA (lihat Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat).
 
 
II.          UPA
Setelah mengikuti PKPA, calon advokat harus mengikuti UPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Dalam UPA yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (“Peradi”) ditentukan bahwa yang dapat mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang telah mengikuti PKPA yang diselenggarakan perguruan tinggi atau institusi lain yang mendapat persetujuan dari PERADI.
 
Persyaratan umum mengikuti UPA:
1.      Warga Negara Indonesia;
2.      Mengisi Formulir pendaftaran, dengan melampirkan:
a.      Fotokopi KTP;
b.      Fotokopi Bukti Setor Bank biaya ujian advokat;
c.      Pas foto berwarna 3 X 4 = 4 lembar;
d.      Fotokopi Ijasah (S1) berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya;
e.      Fotokopi Sertifikat pendidikan khusus profesi advokat.
 
Peserta yang lulus UPA akan menerima sertifikat lulus UPA dari organisasi advokat.
 
III.       MAGANG
Untuk dapat diangkat menjadi advokat, seorang calon advokat harus mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, yang penting adalah magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun (lihat Pasal 3 ayat [1] huruf g UU Advokat).
 
Persyaratan umum calon advokat magang
Calon Advokat yang hendak menjalani magang wajib mengajukan permohonan magang kepada Kantor Advokat yang memenuhi persyaratan dengan syarat-syarat sebagai berikut (lihat Pasal 5 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):
a.      Warga negara Indonesia;
b.      Bertempat tinggal di Indonesia;
c.      Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
d.      Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”);
e.      Telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI dan telah lulus Ujian Advokat.
 
Dokumen-dokumen yang harus diserahkan
Berikut adalah dokumen-dokumen yang harus diserahkan ke Peradi dalam rangka memenuhi prasyarat magang calon advokat:
a.      surat pernyataan Kantor Advokat
b.      Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang
c.      Fotokopi KTP calon Advokat magang
d.      Pas foto berwarna (berlatar belakang warna biru) dari calon advokat ukuran 2x3 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar
e.      Surat pernyataan tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI atau Kepolisian RI atau pejabat negara
f.       Fotokopi ijazah pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi hukum yang mengeluarkannya
g.      Fotokopi sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Peradi
h.      Fotokopi sertifikat kelulusan Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Peradi
i.        Fotokopi kartu tanda pengenal advokat (KTPA) pimpinan kantor advokat dan advokat pendamping
j.        Surat keterangan dari kantor advokat
k.      Laporan penanganan perkara bagi calon advokat yang telah bekerja dan telah ikut membantu penanganan sedikitnya 3 (tiga) perkara pidana dan 6 (enam) perkara perdata dari advokat pendamping
l.        Surat keterangan honorarium/slip gaji/bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau kartu Jamsostek dari kantor advokat atau surat keterangan pengganti tidak mendapatkan gaji.
 
Peradi akan mengeluarkan Izin Sementara Praktik Advokat segera setelah diterimanya Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang dari Kantor Advokat (lihat Pasal 7A Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat). Laporan sebagaimana disebut di atas harus pula disertai dengan pas foto berwarna Calon Advokat (lebih disukai yang berlatar belakang biru) berukuran 2x3 sebanyak 3 lembar.
 
Kewajiban calon advokat magang
Berikut ini adalah hal-hal yang wajib dipenuhi calon advokat magang selama melaksanakan magang di kantor advokat (lihat Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):
1.      Selama masa magang (2 tahun), Calon Advokat harus membuat sedikitnya 3 (tiga) laporan persidangan (Laporan Sidang) perkara pidana yang bukan merupakan perkara sumir dan 6 (enam) Laporan Sidang perkara perdata, dengan ketentuan;
a.      Laporan-laporan Sidang tersebut adalah laporan atas setiap sidang yang dimulai pada sidang pertama sampai dengan adanya putusan atas masing-masing perkara dimaksud.
b.      Perkara-perkara dimaksud tidak harus merupakan perkara-perkara yang ditangani oleh Kantor Advokat tempat Calon Advokat melakukan magang.
2.      Selama masa magang, calon advokat dapat diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik di bidang lainnya kepada Calon Advokat, antara lain:
a.      Berpartisipasi dalam suatu pekerjaan kasus atau proyek, baik di bidang litigasi maupun non-litigasi;
b.      Melakukan riset hukum di dalam maupun di luar Kantor Advokat;
c.      Menyusun konsep, laporan tentang pekerjaan yang dilakukannya berupa memo, minuta, korespondensi e-mail, perjanjian-perjanjian, dan dokumen hukum lainnya;
d.      Menerjemahkan peraturan, memo, artikel dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ataupun sebaliknya; dan/atau
e.      Menganalisa perjanjian atau kontrak.
 
Hak-hak calon advokat magang
Calon advokat yang melaksanakan magang di kantor advokat memiliki hak-hak sebagai berikut (lihat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat dan Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):
1.      Berhak didampingi oleh advokat pendamping selama masa magang di kantor advokat;
2.      berhak tidak dimintai imbalan oleh kantor advokat tempat melakukan magang;
3.      berhak diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik;
4.      berhak menerima Izin Sementara Praktik Advokat dari Peradi sesuai ketentuan;
5.      berhak diikutsertakan di dalam surat kuasa, dengan syarat bahwa di dalam surat kuasa tersebut, terdapat Advokat Pendamping;
6.      di akhir masa magang, calon advokat berhak mendapatkan Surat Keterangan Magang dari kantor advokat sebagai bukti bahwa Calon Advokat tersebut sudah menjalani magang untuk memenuhi persyaratan magang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat.
 
Larangan bagi calon advokat magang
Calon advokat yang melaksanakan magang dilarang melakukan hal-hal di bawah ini (lihat Pasal 7B Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat):
1.      memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien, tetapi semata-mata mendampingi/membantu Advokat Pendamping dalam memberikan jasa hukum
2.      Calon Advokat pemegang Izin Sementara tidak dapat menjalankan praktik Advokat atas namanya sendiri.
 
IV.        PENGANGKATAN DAN SUMPAH ADVOKAT
Untuk dapat diangkat sebagai advokat, calon advokat harus telah memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, ada syarat lain yakni telah berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun (lihat Pasal 3 ayat [1] huruf d UU Advokat).
 
Setelah diangkat oleh organisasi advokat, calon advokat resmi berstatus sebagai advokat. Namun, advokat yang baru diangkat oleh organisasi advokat belum dapat menjalankan profesinya sebelum melalui tahapan atau persyaratan selanjutnya yaitu mengucapkan sumpah advokat.
 
Sumpah advokat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Advokat, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 
Pasal 4
(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:
“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:
-          bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
-          bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
-          bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
-          bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
-          bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
-          bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.
(3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.
 
Toga advokat
Saat mengucapkan sumpah/janji advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi, advokat wajib mengenakan toga advokat. Toga advokat adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.07.UM.01.06 Tahun 1983 Tanggal: 16 Desember 1983.
 
Menjadi anggota organisasi advokat
Menurut Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, setiap advokat yang diangkat berdasarkan UU Advokat wajib menjadi anggota Organisasi Advokat. seperti diketahui pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat (lihat Pasal 2 ayat (2) UU Advokat).
 
Buku daftar anggota dan kartu advokat
Nama advokat yang menjadi anggota Organisasi Advokat dicantumkan dalam Buku Daftar Anggota. Di dalam Buku Daftar Anggota dicantumkan pula nomor induk/keanggotaan advokat pada Organisasi Advokat.
 
Tanda keanggotaan pada Organisasi Advokat juga ditunjukkan dengan kartu tanda pengenal advokat yang mencantumkan nomor induk/keanggotaan advokat. Dalam menjalankan tugas profesinya sehari-hari, kartu tanda pengenal advokat harus selalu dibawa oleh advokat sebagai bagian dari identitas diri dan profesional advokat.

TATA URUTAN PERSIDANGAN GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI

TATA URUTAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI
1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;
2. Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang;
3. Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat;
4. Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai;
 5. Ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan PN atau dari luar (lihat PERMA RI No.1 Tahun 2008);
 6. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat oleh penggugat/kuasanya;
 7. Apabila perdamaian berhasil maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME;
 8. Apabila tidak ada perubahan acara selanjutnya jawaban dari tergugat; (jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil, gugatan rekonvensi);
 9. Apabila ada gugatan rekonvensi tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonvensi;
 10. Replik dari penggugat, apabila digugat rekonvensi maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi;
 11. Pada saat surat menyurat (jawab jinawab) ada kemungkinan ada gugatan intervensi (voeging, vrijwaring, toesenkomst);
 12. Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan provisionil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugat intervensi);
 13. Pembuktian
 14. Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi;
 15. Dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi;
 16. Apabila menyangkut tanah dilakukan pemeriksaan setempat;
 17. Kesimpulan
 18. Musyawarah oleh Majlis Hakim (bersifat rahasia);
 19. Pembacaan Putusan;
 20. Isi putusan: a. Gugatan dikabulkan, b. Gugatan ditolak, c. Gugatan tidak dapat diterima;
 21. Atas putusan ini para pihak diberitahu hak-haknya apakah akan menerima, pikir-pikir atau akan banding. Apabila pikir-pikir maka diberi waktu selama 14 hari;
 22. Dalam hal ada pihak yang tidak hadir maka diberitahu terlebih dahulu dan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan diberi hak untuk menentukan sikap. Apabila waktu 14 hari tidak menentukan sikap maka dianggap menerima putusan.