Selasa, 06 Mei 2014

Hukumnya “Memberi Pelajaran” pada Orang yang Mencaci Maki


Pertanyaan : Bagaimana jika ada seseorang berusia 60-an mencaci maki kita, lalu kita memukulnya? Dia mencaci maki di hadapan publik sudah berkali-kali namun tidak saya hiraukan. Namun semakin lama dia semakin keterlaluan, saya ingin memukulnya untuk memberinya pelajaran. Jika dia melaporkan saya, berapa lama saya dipenjara? Apa saya bisa membela diri? Banyak sekali saksi saat dia menghina saya dengan kata kata kasar. Sekian.  

Jawaban : Berdasarkan cerita yang Anda sampaikan, dengan ini kami akan menjelaskan dua kemungkinan perbuatan pidana, yakni perbuatan pidana penghinaan yang dilakukan oleh seseorang yang Anda katakan berusia sekitar 60 tahun dan perbuatan pidana penganiayaan yang Anda lakukan.
 
Pada dasarnya, jika Anda sampai memukul orang yang mencaci-maki Anda, maka Anda dapat dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 – Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).
 
Hukuman pidana bagi pelaku penganiayaan berbeda-beda bergantung pada penganiayaan seperti apa yang dilakukan. Sebagai contoh, “penganiayaan biasa” yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP, berbeda hukumannya dengan penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) dan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP).
 
Pasal 351 KUHP:
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
 
Pasal 352 KUHP:
(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
 
Pasal 353 KUHP:
(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 
Jadi, menjawab pertanyaan Anda berapa lama hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Anda bergantung pada jenis penganiayaan yang Anda lakukan
 
Perlu Anda ketahui, dalam hal Anda ingin memberinya “pelajaran” dengan cara memukul dalam rangka pembelaan diri karena penghinaan yang dilakukan oleh orang tersebut, maka hal tersebut tidak serta-merta dapat menjadi alasan penghapus pidana.
 
Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana. Pembelaan Terpaksa (noodweer) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitunoodweer (pembelaan terpaksa) dan noodweer-exces (pembelaan darurat yang melampaui batas) sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:
 
(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
 
Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana (hal. 158), unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (noodweer) adalah:
1.    Pembelaan itu bersifat terpaksa.
2.    Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
3.    Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
4.    Serangan itu melawan hukum
 
Dari sini, jika perbuatan Anda tidak memenuhi unsur-unsur di atas, maka perbuatan Anda tidak dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa. Jika orang tersebut tidak melakukan serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu (yang melawan hukum), maka perbuatan Anda kepadanya tidak dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa dan Anda tetap dapat dipidana atas tindakan Anda.
 
Kami menyarankan agar masalah ini dapat Anda selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Namun, jika tidak berhasil, adapun hal lain yang dapat Anda lakukan adalah dengan mengadukan kepada aparat penegak hukum perihal perbuatan mencaci-maki yang dilakukan di hadapan publik oleh orang tersebut.
 
Mengenai perbuatan orang tersebut, Anda tidak menyebutkan apa yang diucapkan oleh orang tersebut saat mencaci-maki Anda. Jika orang tersebut mencaci-maki dengan mengatakan kata-kata kasar seperti “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan”, dan sejenisnya, maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):
 
“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
 
R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.
 
Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan ini dapat dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong lepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.
 
Sebagai referensi mengenai macam-macam pencemaran nama baik, Anda dapat membaca artikel Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Pencemaran Nama Baik.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Read More ->>

Bisakah dipidana karena b erduaan dengan pacar dikamar hotel?

Pertanyaan :Keponakan laki-laki saya berumur 17 tahun 2 bulan sedang menghadapi ancaman tuntutan hukum dari keluarga pacarnya. Alasan tuntutan adalah karena keponakan saya dan pacarnya yang berusia 16 tahun kedapatan berfoto berdua (dalam kondisi pakaian lengkap) di dalam kamar sebuah hotel, kemudian foto-foto tersebut diunggah ke jejaring sosial. Kedua anak mengaku tidak melakukan hubungan badan dan berada di dalam hotel selama kurang lebih 6 jam. Seandainya setelah dilakukan visum terhadap si anak perempuan dan didapati bahwa tidak ada bekas penetrasi sebagai indikasi hubungan badan, dapatkah keponakan laki-laki saya dikenai pasal perlindungan anak? Terima kasih atas jawabannya.  ...

Jawaban : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana disebut dalamPasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”). Jadi, keponakan Anda dan pacarnya tergolong anak yang dimaksud oleh UU Perlindungan Anak.
 
Anda menyinggung soal visum. Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikelVisum et Repertum, menurut Kamus Hukum oleh JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, visum et repertum adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.
 
Meninjau pada definisi di atas, maka visum et repertum dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf cKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”):
 
“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.”
 
Sehubungan dengan visum sebagai alat bukti yang sah, perlu Anda ketahui bahwa sistem pembuktian pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk), yang digambarkan dalam ketentuan Pasal 183KUHAP yang menyatakan:
 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
 
Ini artinya, putusan pemidanaan harus didasarkan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu, untuk dapat menyatakan keponakan Anda bersalah melakukan tindak pidana, bukti visum sebagai alat bukti surat yang diajukan tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dilengkapi dengan alat bukti lainnya.
 
Anda tidak menjelaskan secara rinci mengenai pasal apa yang didakwakan pada keponakan Anda. Sehubungan dengan penjelasan Anda yang mengatakan bahwa visum dilakukan terhadap si anak perempuan untuk membuktikan ada atau tidaknya bekas penetrasi sebagai indikasi hubungan badan, kami berasumsi keponakan Anda dijerat dengan Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang berbunyi:
 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
 
Dari rumusan pasal di atas terlihat bahwa tidak diatur mengenai siapa yang melakukan tindakan pidana tersebut, apakah orang yang sudah dewasa atau anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak pun dapat dipidana berdasarkan pasal ini. Jika ternyata berdasarkan visum tidak terbukti bahwa keponakan Anda melakukan hubungan badan dengan pacarnya, maka tentu ia tidak dapat dijerat sesuai Pasal 81 UU Perlindungan Anak.
 
Akan tetapi, perlu dicermati bahwa meskipun keponakan Anda tidak berhubungan badan dengan pacarnya, keponakan Anda dapat dijerat dengan pasal mengenai perbuatan cabul jika terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak:
 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”
 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel Pasal untuk Menjerat Anak yang Lakukan PencabulanRatna Batara Munti dalam artikelKekerasan Seksual: Mitos dan Realitas” menyatakan antara lain bahwaKitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengutip buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya” karya R. Soesilo, Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Menurut Ratna, dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Ini artinya, apabila perbuatan cabul dilakukan oleh keponakan Anda terhadap pacarnya dengan cara-cara di atas, maka keponakan Anda bisa dijerat pasal sesuai Pasal 82 UU Perlindungan Anak.
 
Perlu Anda ketahui, ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”).
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
  
Read More ->>

Senin, 05 Mei 2014

CONTOH MEMORI KASASI




MEMORI KASASI
Atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 November 2013
No. 438/Pdt.G/2013/PT.BDG

Dalam Perkara Antara :

Ny. SUDIJANI ..........................................PEMOHON KASASI semula TERGUGAT I

Lawan

NI PUTU KERTIARI .............................TERMOHON KASASI semula PENGGUGAT
=======================================================================
Kepada Yth
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Di
Jakarta
Melalui
Yth Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
Di
Cibinong

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini :
1.    MEMED ADIWINATA, SH,
2.    NUSYIRWAN, SH,
3.    M. IQBAL, SH.
4.    ANGGA ANUGRAH, SH
Advokat pada Kantor Hukum Adiwinata & Rekan yang beralamat di Gedung Alumni IPB Lt II R 207 Jl. Pajajaran No. 54 Bogor Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 006/SKH/A&R/III/14 tertanggal 17 Maret 2014 bertindak untuk dan atas nama :
Nama                         : Ny. SUDIJANI
Pekerjaan                 : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat                       : Jl. Panghegar No. Perumahan Sentul Mediterania I Bogor Jawa Barat
Dahulu sebagai TERGUGAT I/PEMOHON BANDING, saat ini dan selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KASASI.
Dengan ini hendak mengajukan Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 438/Pdt.G/2014/PT. BDG, tertanggal 10 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
---------------------------------------------- MENGADILI ------------------------------------------------
-       Menerima permohonan banding dari para TERGUGAT /TERBANDING//PEMBANDING ;


-       Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 104/Pdt.G/2012/PN.Cbn.,

Tanggal 17 April 2013,yang dimohonkan Banding tersebut, dengan perbaikan mengenai permintaan sita jaminan dan uang paksa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

    I.          DALAM EKSEPSI
                     I.        Menolak seluruh Eksepsi dari TERGUGAT I;

   II.          DALAM POKOK PERKARA
1.    Mengabulkan gugatan dari penggugat untuk sebagian ;
2.    Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan “Perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad) ;
3.    Menyatakan Batal Demi Hukum Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 Juli 2011 Nomor 1766/2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III
4.    Menyatakan Batal Demi Hukum Kuasa Menjual No.01 tertanggal 01 April 2010 yang dibuat oleh Turut Tergugat II
5.    Menyatakan sebidang tanah luas 1740 M2, terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 477 a.n Ni Putu Kertiari, terletak didesa /kel. Pandansari, Kecamatan Ciawi Kab. Bogor adalah Milik PENGGUGAT ;
6.    Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan diatas : sebidang tanah yang terletak di Desa Pandansari,kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor- Provinsi Jawa  Barat seluas 1740 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.447/Pandansari, terdaftar atas nama NI PUTU KERTIARI ;
7.    Menghukum Tergugat II dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa sebagaimana tercantum dalam SHM No.477 a.n. Ni Putu Kertiari terletak di Desa/Kel.Pandansari, Kecamatan Ciawi  Kab. Bogor seluas 1740 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
                              I.     Sebelah Utara                  : Jalan Setapak ;
                            II.      Sebelah Timur                 : Selokan ;
                           III.      Sebelah Selatan              : Kantor PT. Secom ;
                          IV.      Sebelah Barat                  : Tanah Milik Otong Adam.
Kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun ; 

8.     Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp.5.220.000.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat ;

9.     Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Tunduk dan patuh pada putusan ini ;
10.  Menolak selain  dan selebihnya ;
11.  Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat,untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding,sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Jo Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 104/Pdt.G/2012/PN CBN tanggal 29 Mei 2013, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
------------------------------------------------- MENGADILI -------------------------------------------------

I.        DALAM EKSEPSI :
-       Menolak seluruh Eksepsi dari TERGUGAT I
II.        DALAM POKOK PERKARA
1.    Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian
2.    Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatigedaad);
3.    Menyatakan batal demi hukum jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 Juli 2011 Nomor 1766/2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III;
4.    Menyatakan batal demi hukum Kuasa Menjual No. 01 tertanggal 01 April 2010 yang dibuat oleh Turut Tergugat II;
5.    Menyatakan sebidang tanah luas 1.740 M2 terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 477 a.n Ni Putu Kertiari, terletak di Desa/Kel. Pandansari Kecamatan Ciawi Kab. Bogor adalah milik PENGGUGAT;
6.    Menghukum TERGUGAT II dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam SHM No. 477/Pandansari atas nama Ni Putu Kertiari terletak di Desa/Kel. Pandansari, Kecamatan Ciawi Kab. Bogor seluas 1.740M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
-     Sebelah utara           : Jalan Setapak;
-     Sebelah timur           : selokan;
-     Sebelah selatan       : Kantor PT Secom;
-     Sebelah Barat          : Tanah Milik Otong Adam.
Kepada Penggugat dalam keadaan kososng dan tanpa syarat apapun.
7.    Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 5.220.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan imateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat;
8.    Menghukum Tergugat I dan II membayar uang paksa (dwangsom) apabila tidak mengosongkan tanah dimaksud terhitung sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari;
9.    Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menolak selain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.101.000,-

MENGENAI SYARAT FORMIL PENGAJUAN KASASI
1.    Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah memutus perkara Banding No. 438/Pdt.G/2013/PT. BDG pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014 dan TERGUGAT I/PEMOHON KASASI telah menerima pemberitahuan Putusan Perkara Banding tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2014 sesuai dengan Surat Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dari Pengadilan Negeri Cibinong;
2.    Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 438/Pdt.G/2013/PT. BDG, TERGUGAT I/PEMOHON KASASI menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan kasasi pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 2014 berdasarkan Akta Permohonan Kasasi No. 438/Pdt.G/2013/PT. BDG jo No. 104/Pdt.G/2013/PN.CBN.





HAL-HAL YANG MENJADI ALASAN PENGAJUAN KASASI
Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 438/Pdt.G/2013/PT.BDG, selaku Kuasa Hukum TEGUGAT I/PEMOHON KASASI dengan tegas menolak atas nama keadilan bagi klien Kami. Adapun alasan atau pun dalil yang menjadi dasar Kami menolak Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut adalah sebagai berikut :
1.  Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang Surat Kuasa Mutlak. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong telah menyatakan Kuasa Jual No. 01 Tanggal 01 April 2012 termasuk kedalam Kuasa Mutlak  yang dilarang penggunaannya didalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah dan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Majelis Hakim Judex Factie mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada di dalam Akta Kuasa Menjual No. 01 Tanggal 01 April 2010. Dihubungkan dengan pengertian Kuasa Mutlak di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah dan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jelas bahwasanya Kuasa Mutlak No. 01 Tanggal 01 April 2010 tidak memiliki unsur : kuasa tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa. Oleh karena itu patutlah kiranya, Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex factie tersebut.
2.  Bahwa Majelis Hakim Judex Factie (Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong) telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum tentang beban pertanggungjawaban hukum di dalam perkara a quo. Majelis Hakim Judex Factie (Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong) tidak melihat permasalahan hukum perkara  a quo dalam perspektif legal formal yang lebih luas.
Permasalahan yang terjadi dalam perkara a quo, dapat dirunut berdasarkan  kepada :
a)    Akta Kuasa Jual No. 01 tanggal 01 April 2010 dibuat dihadapan Notaris Martinef, SH ( TURUT TERMOHON KASASI I semula TURUT TERGUGAT I);




b)    Akta Jual Beli Nomor 1766/2011 antara PEMOHON KASASI semula TERGUGAT I dengan TERMOHON KASASI semula TERGUGAT II  tanggal 29 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Miranti Tresnanin Timur,SH (TURUT TERMOHON KASASI II semula TURUT TERGUGAT III);
PEMOHON KASASI mendapatkan kuasa dari TURUT TERMOHON KASASI  (semula TERMOHON BANDING/PENGGUGAT) untuk menjual tanah miliknya dan mempercayakan kepada TURUT TERMOHON KASASI (semula TERMOHON BANDING/ TURUT TERGUGAT I) untuk menuangkannya kedalam sebuah Akta Otentik, hal mana sudah menjadi tugas sebagai seorang Notari/PPAT.
Namun justru dengan keberadaan 2 (dua) Akta Otentik tersebut, PEMOHON KASASI mendapatkan kerugian karena Majelis Judex Factie membatalkan kedua akta otentik tersebut diatas. Konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh PEMOHON KASASI adalah harus mengembalikan keadaan seperti sedia kala.

Yang menjadi keberatan PEMOHON KASASI, tidak adanya konsekuensi hukum secara materil yang seharusnya dibebankan kepada TURUT TERMOHON KASASI I dan TURUT TERMOHON KASASI II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang membuat : 1) Akta Kuasa Jual No. 01 Tanggal 01 April 2010 dan 2) Akta Jual Beli No. 1766/2011 tanggal 29 Juli 2011 dan berdasarkan Putusan Majelis Hakim Judex Factie dinyatakan batal. Apakah konsekuensi hukum yang dibebankan hanya berupa pembatalan Akta yang pernah dibuatnya? Jelas tidak adil jika beban kesalahan pembuatan akta yang cacat hukum diberikan kepada PEMOHON KASASI.
PEMOHON KASASI melalui Putusan Hakim Judex Factie dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi disisi lain PEMOHON KASASI dirugikan dengan perbuatan TURUT TERMOHON KASASI I dan TURUT TERMOHON KASASI II yang telah membuat Akta secara tidak otentik karena mengandung cacat hukum. Sedangkan TURUT TERMOHON KASASI I dan II selama persidangan berlangsung sama sekali tidak memperjuangkan kepentingan hukumnya sendiri, apalagi kepentingan hukum PEMOHON KASASI sebagai Klien. Disinilah letak ketidakadilan yang dirasakan PEMOHON KASASI. PEMOHON KASASI terjebak kedalam permasalahan hukum yang sebetulnya tidak akan terjadi jika Akta-akta yang dibuat oleh TURUT TERMOHON KASASI I dan II tidak mengandung cacat hukum dan dinyatkan batal oleh Majelis Hakim Judex Factie.



3.  Bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah salah dan keliru dalam menetapkan putusannya yang mengabulkan tuntutan kerugian materil TURUT TERMOHON KASASI semula PENGGUGAT sebanyak Rp 5.220.000.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
PEMOHON KASASI mempertanyakan berdasarkan perhitungan apakah Majelis Hakim Judex Factie memutuskan untuk mengabulkan kerugian materil TURUT TERMOHON KASASI. Jika Majelis Hakim Judex Factie mendasarkan kerugian materil kepada harga jual tanah dalam perkara a quo, maka sangat tidak berdasar sama sekali. Mengingat lokasi tanah yang sama sekali tidak punya akses keluar masuk, dan harus melalui tanah  milik TERMOHON KASASI. Seharusnya Majelis Hakim Judex Factie dapat melihat fakta-fakta dilapangan dengan jernih dan menanyakan harga pasaran tanah tersebut dengan lokasi atau posisi yang sama.
Dalam hal ini Majelis Hakim Judec Factie tidak jeli dan cermat atau mungkin mengabaikan fakta-fakta dilapangan, yang semestinya dijadikan bahan pertimbangan untuk memutus perkara a quo.
PEMOHON KASASI merasa telah diperlakukan dengan tidak adil dengan putusan Majelis Hakim Judex Factie karena adanya pengenyampingan fakta-fakta dilapangan serta kesaksian yang diajukan PEMOHON KASASI dimuka persidangan.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON KASASI/dahulu TERGUGAT I memohon kepada Ketua Majelis Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia  yang memeriksa permohonan kasasi ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :
1.    Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 438/Pdt.G/2014/PT. BDG, tertanggal 10 Februari 2014 jo putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 104/Pdt.G/2012/PN CBN tanggal 17 April 2013;
2.    Menolak gugatan TURUT TERMOHON KASASI/dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum;
3.    Menyatakan Akta Kuasa Menjual No. 01 Tanggal 01 April 2010 bukan merupakan  Kuasa Mutlak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4.    Menghukum TURUT TERMOHON KASASI/dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;
Atau jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.


Demikian memori kasasi ini disampaikan. Kami haturkan terimakasih atas perhatian Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
Hormat Kami,
Kuasa Hukum PEMOHON KASASI/SemulaTERGUGAT I




ANGGA ANUGRAH, SH.


Read More ->>
KANTOR HUKUM ADIWINATA

x